Wakil Ketua DPR Aceh Hendra Budian mengatakan Aceh saat ini harus bersiap dengan akan berakhirnya kucuran dana Otsus pada tahun 2022.
Dia menyebut berdasarkan ketentuan UUPA maka terhitung sejak tahun 2023 sampai 2027 kucuran dana Otsus untuk Aceh dari pemerintah pusat hanya akan tinggal 1 persen saja dari sebelumnya 15 persen setara DAU nasional.
“Berdasarkan UUPA dana Otsus kita itu sebesar 2 persen setara DAU nasional selama 15 tahun, itu berakhirnya di 2022. Nah di 2023 ke 2027 itu kita tinggal 1 persen setara DAU nasional,” sebut Hendra Budian seperti dilansir laman Antara (14/12/2020).
“Kalau kita hitung secara matematik hari ini angka Otsus yang kita terima 2 persen setara DAU nasional itu sejumlah Rp8,3 triliun. Maka kalau tinggal 1 persen lagi itu setara Rp4 triliun. Dari Rp4 triliun ini dipotong lagi 4 persen untuk kabupaten kota,” tuturnya.
Dalam hal ini Hendra Budian berharap agar semua pihak khususnya pemerintah kabupaten kota untuk lebih cermat dalam pemanfaatan dana Otsus berbasis program dan tepat sasaran.
Menurutnya selama ini masih banyak program dana Otsus untuk pembangunan di kabupaten kota khususnya di Aceh Tengah dan Bener Meriah belum efektif dan efesien atau belum tepat sasaran.
“Kita berharap tepat sasaran. Jadi ada rasanya dana Otsus ini di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
“Selama ini banyak dana Otsus dipakai pada program-program pembangunan yang menurut kami gak prioritas. Kalau dana Otsus hanya dipakai untuk rambat beton, saluran, ini kan bukan program masif tapi berbasiskan proyek,” tambahnya.
Wakil Dapil 4 Aceh Tengah-Bener Meriah ini menjelaskan bahwa peruntukkan dana Otsus memang utamanya adalah untuk infrastruktur.
Namun menurutnya saat ini masih banyak kawasan di Aceh khususnya di Aceh Tengah dan Bener Meriah yang masih terisolir dan kurang tersentuh pembangunan.
“Dana Otsus itu diperuntukkan pertama infrastruktur, kedua pendidikan, ketiga kesehatan, dan keempat untuk kekhususan dan keistimewaan Aceh,” sebut Hendra Budian.
“Nah kita lihat, infrastruktur kita bagaimana hari ini, kalau kita mau fair. Di Aceh Tengah dan Bener Meriah misalnya, masih banyak daerah-daerah yang masih terisolir, nah kemana infrastruktur itu. Contoh di Bener Meriah, Mesidah itu masih terisolir,” cetusnya.
Karena itu politikus Golkar ini berharap ada sinergi pembangunan berbasis program antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota di Aceh untuk benar-benar mengupayakan pemanfaatan dana Otsus yang lebih tepat sasaran.
Dia juga berharap agar Gubernur Aceh dapat mengevaluasi kabupaten kota dengan memberi bobot scoring agar dapat menjadi acuan dan pertimbangan untuk kebutuhan dana transfer selanjutnya.
“Evaluasi terhadap transfer dana Otsus di kabupaten kota. Kalau kita evaluasi, menurut kita ini gak tetap sasaran, ya kan artinya harus kita hitung lagi, harus kita buat bobot scoring, gak fair dong kita dengan kabupaten lain yang tepat sasaran,” ucapnya.
“Kalau bisa kabupaten yang bagus pemanfaatannya kita tambah, yang memang gak peduli dengan itu kita kurangi aja. Kan harus ada reward dan punishment dalam proses pembangunan,” tegas Hendra Budian. (ant)
