BANDA ACEH (popularitas.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) baru diharapkan menyusun agenda-agenda penting dan krusial bagi Aceh di tahun-tahun mendatang. Terutama terkait kewenangan dan kekhususan daerah, seperti diatur dalam undang-undang.
Harapan ini disampaikan oleh Anggota DPRA dari Fraksi Partai Golkar, Hendra Budian, Jumat, 4 Oktober 2019.
Selama ini pemerintahan di Aceh terkesan terjebak pada satu isu yaitu persoalan bendera dan lambang Aceh, yang dinilai sebagai kewenangan dan kekhususan hasil perundingan damai di Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan RI.
Padahal, menurut Hendra Budian, bicara kewenangan dan kekhususan Aceh tidak hanya soal-soal bendera dan lambang semata.
“Banyak kewenangan-kewenangan lain yang bisa mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” kata Hendra.
Kewenangan lain yang dimaksud Hendra Budian, bisa saja seperti mempertegas tapal batas daerah, mengawal bagi hasil migas agar benar-benar masuk ke kas Aceh serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, dan kemudahan membangun hubungan ekonomi dengan pihak asing.
“Aceh mulai saat ini harus sudah punya konsep yang jelas dan terukur terhadap potensi ekonomi sebagai solusi alternatif pasca Dana Otsus berakhir,” tegas Hendra Budian lagi.
“Bagi saya, tidak cukup alasan jika Aceh pasca berakhirnya dana Otsus akan mengalami persoalan ekonomi serius,” kata Hendra lagi.
Lagipula menurut Hendra, Aceh telah mendapatkan kewenangan besar di sektor energi, baik energi migas (unrenewable) maupun energi baru terbarukan, hidro power, solar, geothermal, dan perikanan.
Hendra menilai kewenangan ini merupakan jawaban yang amat tepat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Dalam kesempatan ini, saya berharap dukungan masyarakat untuk mendorong agar pemerintah Aceh bisa fokus pada agenda-agenda pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kita rawat perdamaian ini dengan mengawal proses pembangunan ke arah yang lebih baik,” pungkas politisi dari Daerah Pemilihan 4 Aceh Tengah dan Bener Meriah tersebut.* (RED)
