BANDA ACEH (popularitas.com) : Kordinator GeRAK Aceh, Askhalani, mengaku pesimis atas terpilihnya lima pimpinan KPK yang baru, hasil fit and propers test yang dilakukan oleh komisi III DPR RI, Jumat 13 September 2019, dini hari.
Dalam rapatnya, Komisi III DPR RI menyepakati Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, setelah melakukan rapat antar-ketua kelompok fraksi.
Sementara itu empat Wakil Ketua KPK adalah Nawawi Pamolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata.
Kepada media ini, Askhalani, mengatakan, dari lima pimpinan KPK yang terpilih, dari rekam jejak para komisioner tersebut, pihaknya menilai, lembaga anti rasuah ini, akan lebih sulit bergerak, dan fungsinya kedepan hanya sebatas pada upaya pencegahan semata.
Dari prosesnya saja, kata aktivis anti korupsi Aceh ini, mungkin, ini pertama kalinya dalam sejarah, seorang Ketua KPK terpilih, mendapatkan dukungan sepenuhnya dari anggota komisi III DPR RI, dan hal ini menimbulkan tanda tanya banyak pihak, mengenai peran lembaga anti rasuah ini kedepannya.
Pihaknya juga menyoroti Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri, yang patut diduga, telah melakukan pelanggaran etika, saat yang bersangkutan menjabat sebagai deputi dilembaga tersebut. Dan hal ini semakin menurunkan kepercayaan publik bahwa instansi ini akan lebih baik dari yang dipimpin sebelumnya.
Namun begitu, katanya, proses politik dalam pemilihan pimpinan KPK telah dilakukan, dan lima nama telah ditetapkan. Maka, tugas kedepan, pihaknya dan masyarakat, harus secara bersama-sama melakukan peran kontrol dan pengawasan terhadap lembaga anti rasuah tersebut.
Selama ini, kata Askhalani, kerja-kerja KPK, menjadi rekomendasi penting yang dipakai oleh publik dalam mendorong gerakan anti-korupsi, nah jika lembaga ini berubah bentuk patronnya, maka semangat anti korupsi di Indonesia akan mengalami fase kemunduran.
Pesimisme pihak kami juga terkait dengan sosok Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri, yang berdasarkan catatan pihak GeRAK, yang bersangkutan adalah pihak yang tidak patuh lapor LHKPN, kurang paham subtansi UU, dan kurang berani dalam mengambil keputusan penting.
“Latarbelakang Pak Firli sebagai polisi, juga menjadi keraguan kami penegakan hukum akan terbentuk konflik kepentingan,” tandasnya. (SKY)
