POPULARITAS.COM – Elite Aceh terdiri dari pimpinan legislatif, eksekutif dan partai politik serta ulama dijadwalkan akan bertemu Presiden RI, Joko Widodo untuk membahas pelaksaan Pilkada 2022.
Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin mengatakan, dalam pertemuan itu, elite Aceh ingin Presiden Jokowi menegaskan bahwa adanya Pilkada 2022 di provinsi paling barat Indonesia itu.
“Kalau setuju baru kita bicarakan bagaimana waktu dan jadwalnya. Kami akan memastikan itu bahwa pertemuan itu bisa terjadi antara semua stakeholder di Aceh dengan Presiden Jokowi,” kata Dahlan dalam rapat koordinasi dengan pimpinan parpol di gedung DPRA setempat, Rabu (24/3/2021).
Selain itu, Dahlan juga meminta kepada perwakilan Pemerintah Aceh untuk menyampaikan kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah terkait rencana pertemuan dengan Presiden Jokowi.
“Harapannya ini bisa disampaikan kepada Bapak Gubernur Aceh bahwa ada kesepakatan kita pada siang hari ini, semua bersepakat bahwa kita akan bertemu dan menyampaikan kepada presiden RI sebagai kepala negara terkait sesuai ketentuan dan norma yang ada di dalam UUPA terkait Pilkada Aceh 2022,” jelasnya.
Dahlan berharap, dengan adanya pertemuan dengan Presiden Jokowi, kegelisahan elite Aceh tentang Pilkada 2022 segera terselesaikan.
“Kegelisahan kita bersama dan juga kegelisahan teman-teman penyelenggara dari KIP juga segera terobati, termasuk langkah-langkah teknis taktis dan startegis menyangkut dengan upaya memastikan anggaran pilkada itu bisa segera dapat dibenarkan karena memang anggarannya tersedia,” katanya.
Sebelumnya, pimpinan partai nasional (parnas) dan partai lokal (parlok) di Aceh melakukan rapat koordinasi dan penegasan sikap bersama terkait pelaksanaan Pilkada Aceh serentak 2022 di gedung DPRA, Banda Aceh, Rabu (24/3/2021).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin dan didampingi Wakil Ketua DPRA, Dalimi, Ketua Komisi I, M. Yunus, dan Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri.
Ketua Komisi I DPRA, M. Yunus mengatakan, rapat dengan pimpinan parpol sangat penting untuk mendesak pemerintah pusat agar memberikan kejelasan terkait Pilkada Aceh 2022.
“Contohnya ketika kami silaturahmi ke kantor PBB dan diterima oleh Sekjen PBB dan kami sempat juga komunikasi lewat WA dengan Yusril Ihza Mahendra, maka keluar statement beliau bahwa tidak ada aturan yang melarangan Pilkada Aceh di 2022. Itu berkat kita silaturahmi ke kantor PBB,” ujar Yunus.
Editor: dani
