BANDA ACEH (popularitas.com) – Refocusing Angaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2020 untuk penanganan Covid-19 di Aceh mulai disorot publik. Sejumlah elemen sipil menilai, dana sebesar Rp 1,7 triliun itu hingga sekarang belum ada penjelasan rincian penggunaannya.
“Hingga kini belum ada penjelasan rinci terkait rencana kegiatan yang bersumber dari anggaran tersebut,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul, Minggu (10/5/2020).
Adapun elemen sipil yang menyoroti refocusing APBA 2020 untuk Covid-19 adalah Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA), Flower Aceh, Forum LSM Aceh, Katahati Institute, KontraS Aceh, YLBHI LBH Banda Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK), Solidaritas Perempuan (SP) Aceh.
Aceh menempati urutan kelima terbesar melakukan refocusing APBA 2020 untuk Covid-19. Menyusul DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Anggaran sebesar Rp 1,7 triliun ini bakal diplotkan dalam tiga pos: penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial.
Yang elemen sipil Aceh pertanyakan sekarang, dari tiga pos anggaran itu item apa saja kegiatan yang belum dijabarkan oleh pemerintah Aceh secara rinci. Kendati DPRA telah beberapa kali memanggil tim Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Aceh, belum ada dokumen terkait alokasi anggaran itu yang bisa diakses oleh publik.
Masyarakat Transparan Aceh (MaTA) beberapa kali mewanti-wanti ada potensi dan rentan terjadi penyimpangan dari anggaran tersebut. Tak hanya itu, alokasi APBA ini juga terancam tumpang tindih dengan anggaran dari pusat (APBN), kabupaten/kota, hingga dana desa.
Karena itu, sejumlah perwakilan masyarakat sipil di Aceh mendesak pemerintah Aceh agar lebih terbuka kepada masyarakat. Syahrul yang juga bagian dari koalisi tersebut menuntut pemerintah menjabarkan secara rinci apa saja item program yang akan menyedot dana mencapai Rp1,7 triliun itu.
Elemen sipil juga mengkritik peran DPRA yang tak tampak selama ini. Kata Syahrul, seharusnya bisa mendesak Pemerintah Aceh untuk terbuka menjelaskan program kerja Gugus Tugas Covid untuk Aceh.
Termasuk menjelaksn ke publik tentang program mana saja yang dicoret dari dokumen anggaran tahun 2020. Bahkan pihaknya menegaskan, dewan bisa mengajukan hak interpelasi dalam hal ini.
“Anggaran yang besar dan sangat mendesak untuk disalurkan kepada masyarakat, tapi informasinya sendiri tidak transparan, kendati DPRA telah beberapa kali memanggil TAPA. Maka kami tekankan, dewan jangan ragu untuk mengajukan hak interpelasi demi memperjelas penggunaan dana ini,” desaknya.[acl]
