News

Edhy Prabowo Ditangkap, Jokowi Hormati Proses Hukum di KPK

Presiden Jokowi Sebut akan Ada Perluasan Kesempatan Kerja
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menyerahkan proses hukum salah satu menterinya itu ke KPK.

“Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, kita menghormati,” kata Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (25/11).

Jokowi menyatakan dirinya percaya KPK bersikap profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi. Mantan wali kota Solo ini juga mendukung KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Edhy Prabowo di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten pada Rabu (25/11) dini hari.

Firli menjelaskan penangkapan tersebut dilakukan terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor baby atau benih lobster.

“Tadi malam Menteri KKP diamankan KPK di Bandara Soetta saat kembali dari Honolulu [Amerika Serikat], yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin export baby lobster,” kata Firli lewat pesan singkat, Rabu (25/11).

Firli menyebut Edhy sedang diperiksa di KPK saat ini. Ia pun berjanji segera menyampaikan penjelasan secara resmi seputar penangkapan politikus Gerindra tersebut.

Selain Edhy, tim penyidik KPK juga mengamankan istrinya Iis Rosita Dewi dan beberapa pihak lain. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan status hukum Edhy dalam operasi senyap tersebut.

Edhy menjadi menteri Jokowi pertama yang ditangkap KPK. Politikus Partai Gerindra diangkat sebagai menteri oleh Jokowi pada Oktober 2019. Baru setahun menjabat Edhy tersandung dugaan korupsi.

Sumber: CNN

Shares: