BANDA ACEH (popularitas.com) – Anggota DPRA, Yahdi Hasan mengatakan tidak ada kaitannya persoalan sapi kurus di UPTD IBI Saree dengan kasus dugaan korupsi Rp 650 Miliar.
Menurutnya, saat hal itu dipertanyakan pihaknya ke Kepala Dinas Peternakan Aceh, juga tidak berkaitan.
“Kami sudah mempertanyakannya ke Dinas Peternakan Aceh. Kadis juga sudah menjelaskan tidak ada keterkaitan persoalan sapi kurus dengan kasus tersebut,” kata Yahdi Hasan usai melakukan dengan Dinas Peternakan Aceh membahas persoalan sapi kurus di UPTD IBI Saree, Senin, 8 Juni 2020 di DPRA.
Yahdi bilang persoalan sapi kurus UPTD Saree terjadi pada pemeliharaan dan pakan, bukan pengadaan lembu tersebut. Jikapun bermasalah di pengadaan, kata dia kasus pengadaan sapi untuk eks kombatan GAM itu dilakukan pada tahun 2013. Sedangkan pengadaan sapi di UPTD IBI Saree itu dilakukan pada 2016 dan 2017.
Kendatipun jika ada yang mengatakan pengadaan itu merupakan “program warisan” dari masa pemerintahaan Aceh sebelumnya yakni Zaini-Muzakir, menurutnya tidak logis jika sapi kurus di masa pemerintahan saat ini, maka yang harus bertanggungjawab adalah pemerintahan sebelumnya.
“Contoh saja program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang diprogramkan di masa Irwandi-Nazar, toh hingga masa zaini-muzakir dan Plt Nova sekarang masih digunakan. Jika misalnya ada persoalan di program JKA sekarang, apakah yang bertanggungjawab itu Irwandi-Nazar?” tegas Yahdi Hasan.
Untuk itu, ia mengimbau segala elemen di Aceh untuk dapat berpikir jernih dan tidak mengait-ngaitkan permasalahan sapi kurus ini dengan menggiringnya menjadi persoalan masa lalu.
“Pemerintahan sekarang harus gentleman mempertanggungjawabkan masalah ini, jangan buang badan dan menuding masalah sekarang menjadi urusan masa pemerintahan sebelumnya, itu tidak logis,” ucapnya.
Yahdi Hasan juga menjelaskan, dalam pertemuan Komisi 2 DPRA dengan Dinas Peternakan Aceh, dirinya bersma Sulaiman telah tegas mempertanyakan persoalan tersebut.
“Komisi 2 dan Dinas Peternakan Aceh tadi juga sudah sepakat bahwa kasus itu tidak ada kaitannya dengan kasus Rp 650 miliar, tetapi permasalahannya ada pada pakan dan pemeliharaan di UPTD IBI Saree,” jelasnya. (dani/ril)
