POPULARITAS.COM – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020.
Penundaan ini penting dilakukan menurut WALHI untuk keselamatan rakyat dari pandemi Covid-19. Terlebih angka positif virus corona di Nusantara ini belum tampak menurun, malah sejumlah daerah terus mengalami peningkatan statistik yang terinfeksi virus asal Wuhan, China ini.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Pemerintah dan penyelenggara pemilu bersikukuh pelaksanaan Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, dengan menerapkan aturan protokol kesehatan.
“Kami menyesalkan sikap pemerintah, parlemen, dan penyelenggara pemilu yang tetap memaksakan kehendaknya menggelar pilkada serentak,” Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati, Selasa (20/10/2020) melalui siaran pers.
Hidayati menyebutkan, sikap pemerintah dan DPR ini, telah mengabaikan suara publik yang mendesak agar pemerintah dan parlemen fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 dan menunda Pilkada serentak
Menurutnya, sebaran Covid-19 hampir merata di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota. Di sisi yang lain penanganan wabah ini juga belum serius ditangani oleh pemerintah, kapasitas kesehatan yang terbatas, hingga mengakibatkan semakin banyaknya korban yang jatuh, dan khususnya para petugas medis yang selama ini berjibaku menghadapi situasi sulit ini.
Hal yang lain, di tengah buruknya kepemimpinan di dalam penanganan Covid-19, rakyat kecil selalu dituding atau bahkan distigma oleh pejabat publik sebagai penyebab semakin merebaknya wabah ini.
“Dalam pandangan kami alasan tersebut cenderung mengadaada dan dipaksakan atas nama kepentingan politik elektoral. Betul bahwa memilih atau dipilih adalah hak konstitusional warga,” jelasnya.
Namun, sebutnya, jangan dilupakan bahwa kesehatan, keselamatan dan bahkan kehidupan adalah hak konstitusional rakyat. Tujuan demokrasi yang sesungguhnya untuk membangun kehidupan rakyat yang lebih baik, justru tidak menemukan relevansinya, ketika politik elektoral pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19, dan masih buruknya penanganan wabah.
“Pemerintah, parlemen dan penyelenggara pemilu gagal memahami urgensi keselamatan rakyat,” sebutnya.
Dia menjelaskan, demokrasi yang hendak dibangun melalui politik elektoral, harusnya berbasiskan atau berlandaskan pada keselamatan rakyat. Pilkada serentak di tengah Pandemi Covid-19, sama artinya dengan membangun demokrasi di atas pasir.
“Rapuh, yang terjadi adalah nyawa dan keselamatan rakyat dipertaruhkan,” tegasnya.
WALHI mendesak pemerintah pusa, daerah, dewan untuk fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk penanganan virus corona, termasuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar bagi warga, khususnya kelompok marjinal
WALHI juga menghentikan semua proses dan keputusan politik, yang berdampak buruk bagi rakyat dan lingkungan hidup. Pandemi Covid-19 harusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengubah sistem ekonomi dan politik, serta memulihkan alam, dan bukan justru sebaliknya.[]
Editor: Acal
