BANDA ACEH (popularitas.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh pada September 2019 telah mempublikasikan Indikator Kesejahteraan Masyarakat Aceh, yang menempatkan Pidie Jaya sebagai kabupaten paling miskin ke empat di Aceh. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang juga menempatkan Pidie Jaya sebagai salah satu diantara lima kabupaten miskin di Aceh.
“Berdasarkan fakta ini, berarti selama bertahun-tahun, tidak terlihat adanya upaya serius Pemkab Pidie Jaya untuk menangani persoalan akut ini,” ujar Sentral Aktivis Dayah untuk Rakyat (SADaR), Tgk Miswar Ibrahim Njong, melalui siaran pers yang diterima redaksi, Jumat, 11 Oktober 2019.
Alih-alih melahirkan program-program strategis untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran, Pemkab Pidie Jaya baru-baru ini malah menganggarkan dana senilai Rp5,59 miliar yang bersumber dari APBK setempat untuk pengadaan mobil mewah sebagai kendaraan dinas pimpinan.
Dengan rincian, satu unit mobil Toyota Alphard senilai Rp1,29 Miliar untuk bupati, Toyota Vellfire senilai Rp1,25 miliar untuk wakil bupati, tiga unit Mitsubishi Pajero Sport untuk masing-masing pimpinan DPRK, dan tiga unit Toyota Innova serta satu unit Mitsubishi Expander.
Baca: Pidie Jaya Anggarkan Rp 5,5 Miliar Untuk 9 Mobil Pejabat
Terkait proyek pengadaan mobil dinas baru ini, SADaR menganggap Pemkab Pidie Jaya sudah putus urat malu. Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang terlunta-lunta, Pemkab Pidie Jaya seharusnya malu menggunakan dana negara yang luar biasa besar itu hanya untuk membeli mobil dinas mewah.
“Ini menunjukkan tidak adanya kepedulian Pemkab Pidie Jaya terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang susah,” katanya lagi.
SADaR meminta Pemkab Pidie Jaya menghentikan pengadaan mobil dinas yang tidak rasional tersebut. Menurut Miswar ini penting demi rasa empati terhadap kondisi masyarakat yang tengah luntang lantung. Dana sebesar itu kata dia, seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi umat.
“Pemkab Pidie Jaya harus lebih fokus pada upaya-upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin akut. Tiap tahun pun, PAD daerah tersebut mengalami tren penurunan. Jadi pengadaan mobil dinas tersebut, gila!! Harus dihentikan demi rakyat,” pungkas Miswar.* (RIL)
