POPULARITAS.COM – Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Aceh menyarankan agar pemerintah kabupaten/kota di Aceh untuk membentuk tim ahli cagar budaya agar dapat menentukan situs yang harus dilestarikan.
“Kabupaten/kota harus membentuk tim ahli cagar budaya dan kemudian di SK kan kepala daerahnya,” kata Kepala BPCB Aceh Nurmatias seperti dilansir laman Antara, Senin (4/10/2021).
Nurmatias mengatakan, dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa pelestarian cagar budaya merupakan kewajiban dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.
Karena itu, kata Nurmatias, perlu membentuk tim ahli cagar budaya untuk kemudian dapat menentukan kategori terhadap situs yang ada, apakah itu kewajiban kabupaten/kota, provinsi atau pusat.
Setelah penentuan kategori, maka selanjutnya dapat diusulkan kepada pemerintah pusat, sehingga akan ada pembagian tugas secara jelas.
“Dari sana kita baru bisa memberikan kegiatan pelestarian, karena kalau misalnya tidak ada itu daerah tidak akan mau memberikan anggaran pelestarian cagar budaya,” ujarnya.
Nurmatias menyebutkan, sejauh ini tim ahli cagar budaya di Aceh yang baru terbentuk hanya di tingkat provinsi, dan mereka sudah melakukan kegiatan membagi apa saja yang menjadi urusan provinsi atau daerah.
“Sedangkan kabupaten/kota sejauh ini belum ada tim ahli cagar budaya yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Badan Sertifikasi Nasional,” katanya.
Maka dari itu, BPCB berharap pemerintah kabupaten/kota di Aceh segera menetapkan cagar budaya yang mereka miliki, dan berapa yang ditarik ke provinsi hingga nasional.
“Segera mungkin dapat dibentuk, karena itu amanat UU. Kalau milik (cagar budaya) nasional maka BPCB yang melakukan pelestariannya,” demikian Nurmatias.
