POPULARITAS.COM – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menawarkan solusi agar dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat tepat sasaran dan tidak bermasalah di kemudian hari.
Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil menawarkan setiap desa memiliki tim pendampingan pembangunan desa, di mana di dalamnya melibatkan penegak hukum dari kejaksaan.
“Jadi sebelum kepala desa belanja, ada surat menandakan apa yang akan dilakukan itu sesuai aturan,” kata Kang Emil kepada wartawan di Banda Aceh, Minggu (26/12/2021).
Kang Emil menyampaikan hal itu usai bertemu pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Aceh di kawasan Lampineung, Banda Aceh.
Dia menjelaskan, terobosan dalam mencegah korupsi itu telah terbukti sukses saat ia memimpin Kota Bandung. Saat itu, tim yang dibentuk diberi nama “tim pendampingan pembangunan daerah”.
Selama ini, kata Kang Emil, banyak kepala desa terjerat kasus korupsi karena kesalahan dalam merealisasikan dana desa. Bahkan, di antara mereka tidak memiliki niat untuk korupsi.
“Belanja dulu, kepala desa merasa benar, tau-tau dilapor, diperkara, ditafsirkan sehingga akhirnya banyak mereka yang terkena, walaupun nggak punya niat jahat,” ungkap Kang Emil.
Oleh karena itu, sebagai Bapak Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kang Emil akan berusaha mewujudkan kebijakan tersebut.
“Solusi itu mungkin akan saya perjuangkan, karena pernah terbukti efektif, walaupun ada dinamikanya, untuk memperoleh surat itu ternyata perlu mekanisme yang harus disempurnakan,” katanya.
