News

Baru 12 Daerah di Aceh yang Sudah Melaunching Kartu Nikah

Launching kartu nikah di Aveh Tenggara. (ist)

BANDA ACEH (popularitas.com) – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang melaunching kartu nikah perdana untuk tiga pasangan pengantin di daerah tersebut di Aula Kantor Kemenag setempat, Kamis, 2 Juli 2020.

Sekda Aceh Tamiang, Basyaruddin, mengapresiasi inovasi yang digagas Kemenag, dengan harapan dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu ia menyahuti permintaan Kemenag untuk membantu memfasilitasi hibah tanah untuk dua belas KUA kecamatan dalam kabupaten Tamiang.

“Insyaallah kami siap membantu hibah tanah ke semua KUA, mohon segera melengkapi surat,” ujar Basyaruddin.

Sementara Kabag TU Kanwil Kemenag Aceh, Saifuddin mengatakan, penyaluran kartu nikah dilakukan secara bertahap untuk kabupaten kota di Aceh dan diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) di KUA kecamatan.

“Saat ini sudah 12 kabupaten/kota di Aceh melaunching kartu kita, kita berharap nantinya kartu nikah hadir di semua kabupaten/kota se-Aceh. Tahun 2019 kita sudah melatih aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang berbasis web kepada seluruh operator Bimas Islam Kankemenag kabupaten/kota se-Aceh dan operator KUA kecamatan,” ujar Saifuddin.

Ia mengatakan, kartu nikah merupakan salah satu inovasi pelayanan untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.

“Kartu nikah ini adalah sebuah inovasi pelayanan, karena sudah menjadi kebutuhan, saat beberapa penginapan meminta buku nikah, dan yang pasti kartu ini bukan pengganti buku nikah, penggunaan buku nikah banyak yang berkaitan dengan administrasi seseorang seperti untuk mendapatkan pinjaman di bank, serta pengurusan paspor di Imigrasi,” ujar Saifuddin.

Ia menegaskan, kartu nikah bukanlah pengganti buku nikah, tetapi menambah penggunaannya yang bisa dibawa kemanapun, sementara buku nikah tetap disimpan di rumah.

“Kartu nikah ini gratis, sama dengan layanan lainnya di KUA, jangan ada Pungli, karena meminta itu sangat berbahaya, apalagi pemerintah telah menetapkan biaya pencatatan di dalam dan di luar Kantor, layanan administrasi di KUA juga gratis,” ujar Saifuddin. (dani/ril)

Shares: