BANDA ACEH (popularitas.com) – Komitmen pemerintah Indonesia saat ini tak hanya sekadar pembangunan infrastrukur, tetapi juga melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh daerah. Pembangunan yang dimaksud juga tak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan merata dari Sabang hingga Merauke.
Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Provinsi Aceh, Zaid Burhan Ibrahim, seperti dilansir CNBC Indonesia, Minggu, 20 Oktober 2019.
“Komitmen Pemerintah adalah melakukan pemerataan pembangunan, tak hanya terpusat di Pulau Jawa, namun merata di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tak terkecuali Aceh sebagai Bumi Serambi Mekah,” kata Zaid.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh, Safuadi, dalam kuliah umum di Unsyiah, juga mengingatkan kembali warga terkait amanat pendiri bangsa. Salah satunya adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
“Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN agar mampu menjadi alat pendorong terwujudnya cita-cita mulia ini,” kata Safuadi saat memberikan kuliah umum, Rabu, 16 Oktober 2019 lalu.
Lebih lanjut, Safuadi juga mengatakan daerah tidak bisa menunggu dana APBN untuk bisa menutupi gap infrastruktur, khususnya di Aceh. “Perlu skema lain yang kreatif dan inovatif, sehingga kita mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di Aceh ini,” kata Fuadi.
Sementara Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Heri Setiawan, dalam kesempatan yang sama justru memberikan gambaran fundamental perekonomian Indonesia, peran pembiayaan dalam pembangunan Indonesia, dan pembiayaan APBN 2019.
Menurut Heri di tengah kondisi global yang kurang menguntungkan, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali.
Untuk itu, kata dia, dalam rangka menghadapi risiko di tahun 2019, Pemerintah mengkontruksi APBN 2019 yang sehat, adil dan mandiri melalui defisit APBN tahun 2019 diarahkan semakin menurun, yaitu 1,84% PDB.
“Peran APBN sebagai alat stimulus fiskal saat ini sangat besar dan penting untuk mendorong ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global, dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia,” kata Heri.
Serangkaian kegiatan tersebut digelar atas inisiatif Kementerian Keuangan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pengelolaan APBN. Khususnya, skema pembiayaan infrastruktur untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di seluruh tanah air.
Dari serangkaian kegiatan itu diketahui ada berbagai skema pembiayaan yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk membangun infrastruktur di Aceh. Salah satunya adalah melalui instrumen pinjaman, dan skema SBSN/Project Financing Sukuk dan Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Hingga saat ini, Kementerian Keuangan terus mengembangkan kreasi dan inovasi skema pembiayaan, dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas dan merata di seluruh Indonesia.
Kapasitas APBN yang terbatas menuntut penggunaan skema pembiayaan non-APBN dengan menggerakkan partisipasi masyarakat/investor melalui investasi di instrumen Surat Berharga Negara. Selain itu pelibatan swasta atau badan usaha melalui skema KPBU dan penugasan khusus oleh pemerintah kepada BUMN juga perlu dilakukan untuk membangun infrastruktur layanan publik.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Inclusive Festival by DJPPR di Banda Aceh tersebut juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan APBN, agar dimanfaatkan secara produktif. Tujuannya hanya satu yaitu untuk kemaslahatan masyarakat serta mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di seluruh tanah air.* (BNA/CNBC)
