POPULARITAS.COM – Universitas Malikussaleh mengadakan diskusi dalam rangka uji konsep rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dengan Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian DPR RI di Ruang Rapat Rektorat, Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, Selasa (29/3/2022).
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah tim pengkaji UUPA yaitu, Wakil Rektor II Unimal, Mukhlis; Dekan Fakultas Hukum Unimal, Prof Jamaluddin; Dekan Fakultas Ekonomi, Hendra Raza; Dekan FISIP Unimal, M. Nazaruddin; Dosen Hukum, Yusrizal.
Kemudian, Teuku Kemal Fasya yang mengkaji tentang “Daftar Masalah Dalam Revisi UUPA” Prof A. Hadi Arifin tentang “Transformasi Perekonomian Aceh: Sejak Penerimaan DOKA, Kini dan Masa Depan” dan sejumlah dosen lainnya di lingkungan Unimal.
Sedangkan dari Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI yang hadir di antaranya, Laili Fitriani; Mardisontori; Titi Asmara; Achmadudin Rajab; Apriyani Dewi Azis; Sumitra Abdi Negara; dan Debora Sanur Lindawaty.
Wakil Rektor II Unimal, Mukhlis mengatakan, status Aceh saat ini belum jelas sejak penandatangan MoU Helsinki 16 tahun silam, baik status daerah istimewa maupun daerah khusus.
Dia mencontohkan, di Yogyakarta ada dana istimewa, tetapi di Aceh tidak, meskipun UU 44 tahun 1999 mengatakan daerah Aceh adalah daerah istimewa, tetapi ternyata dana istimewa tidak ada, yang ada hanya Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Semoga ke depan perubahan UUPA ini bisa lebih baik dari yang ada. Aceh bukan hanya sebagai daerah modal tapi juga sebagai daerah model dalam kontek konsep untuk nasional, tetapi dalam kontek implementasi Aceh tidak ada apa-apa,” ungkapnya.
Sementara, Laili Fitriani menyampaikan, kedatangan mereka ke Unimal untuk melakukan uji konsep UUPA sebagai salah satu langkah dalam menindaklanjuti apa yang telah disepakati sebelumnya setelah ada pertemuan dengan pihak USK, Pemerintah Aceh, dan DPR Aceh.
“Diskusi ini lebih kepada masukan-masukan dari pihak Unimal untuk membahas revisi UU PA tersebut,” tuturnya.
