“UNTUNG hari ini saya tidak stress…” Kalimat yang dilontarkan Azhari ini membuat forum konferensi pers di ruang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sontak tertawa, Jumat, 16 Agustus 2019. Padahal awalnya suasana forum berlangsung tegang. Apalagi konferensi pers tersebut digelar untuk menyikapi insiden pemukulan sekaligus pengeroyokan oleh oknum polisi terhadap Azhari akrab disapa Cage, sang Ketua Komisi I Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan DPRA.
Para pimpinan dan ketua di DPRA sepakat mengecam aksi represif yang dilakukan oknum kepolisian saat melakukan pengamanan unjuk rasa bendera Aceh, di gedung Wakil Rakyat tersebut pada Kamis, 15 Agustus 2019. Cage yang pada saat itu ditugaskan untuk menyambut kedatangan mahasiswa, justru terkena bogem bertubi-tubi dari sekelompok pria, yang diduga oknum polisi. Akibatnya dewan dari daerah pemilihan Aceh Utara dan Lhokseumawe ini menderita lebam di rusuk kiri, kepala benjol, dan mengalami luka gores di punggung.
Tak hanya itu, jas yang dikenakannya dalam bertugas sehari-hari di gedung dewan juga robek. Tragisnya insiden pemukulan dan pengeroyokan terhadap Cage ini justru terjadi di halaman gedung DPRA dan dalam nuansa peringatan hari perdamaian Aceh ke 14 tahun. Sakitnya lagi, aksi pengeroyokan diduga dilakukan oleh sejumlah oknum kepolisian yang sejatinya menjadi mitra Komisi I DPRA tempat pria tersebut memimpin.
Baca: Anggota DPRA Partai Aceh Dikeroyok Polisi
Lalu kenapa Cage bisa dipukuli sedemikian rupa oleh oknum-oknum yang diduga aparat kepolisian dari Polresta Banda Aceh itu?
Kepada awak media, Cage menceritakan sebab dirinya mendapat bogem mentah seperti terlihat di dalam video yang kemudian menyebar di beberapa media sosial dalam sehari terakhir. Nasib apes itu dimulai saat dia mendapat panggilan telepon dari Ketua DPRA Muhammad Sulaiman yang meminta dirinya untuk menyambut kedatangan massa mahasiswa. Sementara agenda demonstrasi yang digelar menyangkut implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA, serta nasib bendera Aceh. Informasi yang diterima menyebutkan unjukrasa tersebut sengaja digelar pada momentum 14 tahun perdamaian Aceh.
Sesuai tugas pokok dan fungsi, penanganan aksi ini berada di bawah tanggung jawab Azhari Cage dan rekan-rekannya di Komisi I yang membidangi Hukum, Politik dan Pemerintahan. Atas hal itulah Azhari bersama Bukhari Selian dan rekannya menemui para pengunjuk rasa. Setiba di DPRA, Azhari tidak langsung bertatap muka dengan para demonstran. Dia baru tahu aksi telah dimulai setelah dijemput oleh Staf Sekretariat DPRA dan petugas Propam. “Saat kami datang, mahasiswa sedang menggelar doa,” kata Azhari Cage.
Dalam orasinya, massa mahasiswa menuntut kejelasan tentang bendera Bulan Bintang yang tak kunjung berkibar, padahal damai di Aceh sudah berlangsung selama 14 tahun. Lagipula menurut para pengunjuk rasa, bendera tersebut sudah disahkan sebagai bendera Aceh sesuai Qanun Bendera dan Lambang Nomor 3 Tahun 2013 yang disahkan DPRA. Terkait penggunaan bendera daerah ini juga sudah termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Massa mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di Aceh tersebut kemudian mendesak pengibaran bendera Bulan Bintang tersebut. Terlebih di halaman DPRA telah dibangun dua tiang yang dalam tujuan pembangunannya digunakan untuk media pengibaran bendera Aceh, berdampingan dengan bendera Merah Putih. “Jika memang tidak bisa dinaikkan, jangan ada lagi tiang satunya lagi. Suasana masih sebatas orasi,” kisah Azhari.
Para demonstran turut mengecam DPRA secara kelembagaan. Menurut Azhari, mahasiswa juga menyebutkan kedatangan mereka ke lokasi tersebut bukan sekadar untuk berfoto ria, tetapi para demonstran menginginkan agar permasalahan bendera Aceh dituntaskan pada saat itu. Dalam aksinya, para demonstran turut memberikan hadiah berupa buku UUPA dan bendera Bintang Bulan kepada Azhari Cage dan Bukhari Selian. Mereka kemudian memaksa Azhari Cage dan Bukhari Selian untuk mengibarkan bendera Bintang Bulan di salah satu tiang bendera yang ada di DPRA.
Selanjutnya terjadi perdebatan alot antara kedua belah pihak terkait pengibaran bendera Bintang Bulan ini. Perdebatan itu baru reda setelah azan zuhur berkumandang. Usai melaksanakan salat, ternyata aksi masih berlanjut. Para demonstran masih bersikeras agar Azhari Cage mengibarkan bendera di salah satu tiang yang ada di halaman DPRA. “Saya jelaskan kepada mereka, bahwa persoalan bendera Bintang Bulan masih menyangkut dengan permasalahan politik, masih cooling down di Jakarta. Dalam hal ini saya tidak bisa bertanggung jawab karena pada hari ini mewakili pimpinan DPR untuk menerima adik-adik mahasiswa,” kata Azhari Cage menirukan dialognya saat berhadapan dengan para demonstran. “Kemudian saya jelaskan siapa yang dapat bertanggung jawab di DPRA, kantor yang bertanggung jawab adalah Sekwan. Secara kelembagaan, merupakan tanggung jawab Ketua DPRA,” kisah Cage lagi.
Singkat cerita, para demonstran kemudian dipertemukan dengan Ketua DPRA Muhammad Sulaiman, Dahlan, dan Adly Tjalok di ruang kerja pimpinan. Namun, dalam pertemuan tersebut, lagi-lagi kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat. Dalam pertemuan itu, mahasiswa sempat menganjurkan agar UUPA dan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 untuk dibakar karena tidak bisa diberlakukan. Sikap ini membuat para mahasiswa kecewa. Mereka kemudian kembali menduduki halaman DPR Aceh.
“Saya ikut duduk bersama mereka dan menjelaskan posisi bendera dan lambang Aceh,” cerita Azhari di hadapan awak media dan pimpinan DPRA. Azhari dalam kesempatan tersebut juga menyebutkan dirinya tidak berani bertanggung jawab untuk memenuhi keinginan mahasiswa yang hendak mengibarkan bendera Bintang Bulan. Dia khawatir keinginan demonstran tersebut bakal mengakibatkan chaos.
Azhari lantas meninggalkan para demonstran yang hendak makan siang.
Saat itu, Azhari juga sempat menyantap makan siang di ruang Komisi I, dan mengaku rehat sejenak sebelum kemudian menjumpai lagi para demonstran. Saat itulah dia melihat para petugas keamanan sedang memukuli para demonstran. Azhari menilai apa yang dilakukan para petugas keamanan tersebut melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) kepolisian. Dia kemudian mencoba melerai dan berupaya menghalangi sikap represif petugas. “Ketika saya mencegah ternyata saya-saya dihantam, saya-saya dikeroyok seperti video yang tersebar itu. Kejadiannya pas di depan ATM BPD DPRA. Saya dikeroyok disitu, ada yang berkata, ‘angkat Cage, angkot Cage. Bawa Cage, ada suara-suara begitu. Ada yang melindungi, dan kebanyakan yang mukul,” ungkap Azhari Cage.
Lihat: Video Pengeroyokan Anggota DPR Aceh Azhari Cage
Dia menilai apa yang dialaminya tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap institusi legislatif oleh kepolisian dan dilakukan di Kantor DPRA. Hal inilah yang membuat Azhari Cage tidak dapat menerima sikap dan tindakan para oknum kepolisian tersebut. “Bayangkan, saya sebagai Ketua Komisi I DPRA, bukan anggota biasa loh, Kapolda itu mitra kerja Komisi I, Pangdam itu mitra kerja Komisi I, Kajati itu mitra kerja Komisi I. Mitra kerja dari keamanan itu sendiri saya malah diperlakukan seperti itu. Kalau masyarakat biasa, bagaimana kejadiannya? Dan hantamannya bertubi-tubi, di kepala,” lanjut Azhari Cage.
Terkait hal ini, Kuasa Hukum Azhari Cage, Bahrul Ulum, SH, MH, yang ikut dalam konferensi pers tersebut membenarkan adanya bekas memar di beberapa bagian tubuh kliennya. Hal tersebut kemudian memicu pihaknya untuk melakukan visum et repertum di Rumah Sakit Bhayangkara seperti anjuran penyidik di Mapolda Aceh usai melaporkan kasus tersebut.
Inilah yang membuat para legislatif di DPRA menjadi berang. Mereka meminta Kapolda Aceh untuk menindak tegas prilaku oknum polisi yang melakukan pengeroyokan terhadap kolega mereka.
Baca: DPRA Minta Trisno Riyanto Dicopot dari Kapolresta Banda Aceh
Para pimpinan Fraksi DPRA seperti Fraksi Partai Aceh, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra-PKS, Fraksi NasDem dan beberapa Fraksi lainnya bahkan meminta Kapolda Aceh untuk mencopot Kombes Pol Trisno Riyanto dari jabatannya sebagai Kapolresta Banda Aceh. Permintaan pencopotan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Kapolresta Banda Aceh kepada awak media membantah adanya pemukulan terhadap anggota DPRA dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Kamis, 15 Agustus 2019. Anehnya lagi pernyataan tersebut disampaikan tanpa melakukan investigasi atau penyelidikan di lapangan terlebih dahulu.
Tak hanya itu, Ketua Komisi II DPRA Nurzahri bahkan menyebutkan prilaku oknum kepolisian di bawah pimpinan Kapolresta Banda Aceh juga pernah bertindak serupa pada saat mengamankan demonstrasi terkait PT EMM di Kantor Gubernur Aceh.
Baca: Nurzahri Minta Kapolri Evaluasi SOP Penanganan Demonstran di Banda Aceh
Usai membeberkan pengalamannya dipukuli oleh sejumlah oknum yang diduga berasal dari kepolisian tersebutlah, Azhari Cage kemudian mengatakan, “untung hari ini saya tidak stress.”*(BNA)
