POPULARITAS.COM – Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan (Kompak) menilai pemerintah belum memprioritaskan masalah kesehatan sebagai fokus penanganan pandemi Covid-19. Koalisi tersebut membuat delapan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal penanganan pandemi Covid-19.
Salah satu perwakilan Kompak, Emi Nurjasmi mengatakan pihaknya menyoroti beberapa hal, mulai dari jumlah kasus positif, angka kematian, hingga positivity rate Covid-19 yang masih tinggi sampai banyaknya tenaga kesehatan (nakes) yang gugur saat menangani Covid-19.
Selain itu, pelaksanaan testing, tracing, dan treatment belum maksimal, serta capaian vaksinasi Covid-19 masih rendah dan jauh dari target yang ditetapkan pemerintah.
“Sudah satu setengah tahun Bangsa Indonesia berjuang melawan Pandemi Covid-19. Berbagai upaya telah dilakukan, namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa kasus Covid-19 masih belum dapat diatasi. Pemerintah tampak masih belum konsisten dalam memprioritaskan masalah kesehatan sebagai fokus penanganan pandemi Covid-19,” kata Emi dalam konferensi pers, Rabu, (18/8).
Adapun delapan tuntutan tersebut yaitu, pertama, meminta Presiden Jokowi untuk membuat sebuah platform penanganan Pandemi Covid-19 terpusat yang dikendalikan langsung oleh Presiden dengan pendanaan APBN yang memprioritaskan kepada masalah kesehatan dan dampak langsung yang timbul akibat Covid-19 mengacu kepada undang-undang yang berlaku.
“Penanganan pandemi harus dikembalikan kepada tatanan sistem kesehatan,” ucapnya.
Kedua, meminta Presiden Jokowi segera menyusun dan menetapkan roadmap penanganan Pandemi Covid-19. Pandemi merupakan masalah global, sehingga standar penanganan juga harus mengikuti standar global.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan 6 indikator penanganan Covid-19, yaitu transmisi komunitas, angka kasus baru, angka kasus yang dirawat di RS, angka kematian, kapasitas respons, dan treatment.
“Indikator tersebut harus menjadi perhatian kita bersama dan tidak boleh ada yang dihilangkan sebagai alat ukur penanganan pandemi,” lanjut Emi.
Ketiga, meminta Presiden Jokowi untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi nasional yang efektif. Pemerintah harus bekerja keras untuk memastikan ketersediaan vaksin, distribusi vaksin, dan pelaksanaan vaksinasi agar berjalan dengan baik dengan mengoptimalkan sumber daya kesehatan yang ada.
Keempat, meminta Presiden Jokowi untuk memperkuat pelaksanaan testing, tracing, dan treatment (3T) mengacu kepada standar global yang telah ditetapkan oleh WHO.
“Inkonsistensi pelaksanaan 3T sesuai standar menjadi penyebab masih meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia. Pelaksanaan 3T ini merupakan kunci pengendalian pandemi sehingga harus dilakukan dengan baik, benar, komprehensif, dan jujur,” ujarnya.
Kelima, meminta presiden agar lebih memperhatikan perlindungan bagi dokter dan tenaga kesehatan, baik masalah perlindungan dalam pekerjaan (APD, jam kerja, beban kerja, insentif) maupun perlindungan hukum serta keamanan selama menjalankan tugas profesi kesehatan.
Terkait dengan insentif tenaga kesehatan, kata Emi, agar dibagikan kepada semua tenaga Kesehatan di fasilitas kesehatan secara proporsional dan tepat waktu, dengan mekanisme dan prosedur administrasi yang lebih sederhana, baik di pusat maupun daerah.
Keenam, meminta presiden agar meningkatkan alokasi anggaran untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan, termasuk untuk memperkuat program 3T guna percepatan penanganan Pandemi Covid-19. Alokasi anggaran harus proporsional baik untuk upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM).
Tujuh, meminta presiden memperkuat ketahanan sistem Kesehatan. Pelayanan Kesehatan primer, sekunder, tersier harus diperkuat sehingga Indonesia lebih tangguh dalam menghadapi goncangan bencana kesehatan.
“Pembangunan kesehatan harus diprioritaskan pada pembangunan sektor hulu yang menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif dengan memberdayakan peran serta masyarakat,” kata Emi.
Kedelapan, meminta presiden untuk memperbaiki sektor hilir penanganan Covid-19 dengan menjamin tersedianya tempat perawatan, obat, oksigen, alkes, kelengkapan diagnostik, vaksin dan rantai dinginnya, serta sarana pendukung lainnya.
“Jejaring pelayanan terintegrasi juga harus diperkuat sejak pemantauan isoman/isoter, RS lapangan/darurat, RS rujukan Covid-19 dengan sistem komunikasi dan informasi yang terpadu serta sistem pelaporan data yang akurat dan realtime sehingga dapat dijadikan dasar penentuan kebijakan,” jelasnya.
Emi menyatakan edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan isoman juga harus diperkuat untuk mencegah perburukan penyakit dan mengetahui tanda-tanda kapan harus segera ke Rumah Sakit.
“Semoga dapat menjadi masukan strategis bagi Presiden Republik Indonesia dalam penanganan Pandemi Covid-19. Kami meyakini bahwa keberhasilan penanganan Covid-19 akan mendukung pulihnya sektor ekonomi, sosial, dan sektor-sektor pembangunan lainnya,” pungkasnya.
Sumber: CNN
