BANDA ACEH (popularitas.com) – Asisten 3 Setda Aceh bidang Administrasi Umum, Bukhari, mengatakan dalam menjalankan program kerja, pemerintahan dituntut harus transparan dan terukur. Karena itu, harus ada perhatian khusus pada sistem pelaporan keuangan, pada setiap penggunaan anggaran tersebut.
“Sistem pelaporan ini akan menggambarkan dengan jelas cara kita dalam mengelola anggaran, saat ini Aceh sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual dan kini sudah memasuki tahun kelima,” kata Asisten 3 Setda Aceh, saat meberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan rapat penyampaian Direktur Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian dalam Negeri di hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Kamis, 5 September 2019.
Penerapan akuntansi berbasis akrual bertujuan untuk mempermudah para pemakai untuk membandingkan (pengeluaran dan pemasukan anggaran) secara berimbang antara pemakaian sumber daya, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dari entitas pemerintah.
“Penggunaan akuntansi berbasis akrual akan memudahkan kita untuk mengukur pencapaian kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya,” kata Bukhari.
Akuntansi berbasis akrual adalah suatu metode akuntansi, di mana penerimaan dan pengeluaran terakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.
Ia mengatakan, kejelasan tentang output sangatlah penting, karena itu bermanfaat untuk mengetahui dan mengukur keefektifan penggunaan anggaran. Tambahnya, pengeluaran yang tepat dan terukur tentu akan mendapatkan hasil yang baik, jika pengeluaran yang kurang tepat tentu hal itu menandakan tidak optimalnya penggunaan anggaran.
“Sebab itu penulisan output dalam sistem pelaporan akuntansi berbasis akrual harus benar-benar disusun atas dasar analisis kebutuhan dan terukur,” katanya.
Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual kata Bukhari, sistem keuangan Pemerintah Aceh sudah mulai membuahkan hasil yang cukup mengembirakan dengan laporan pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh yang terus membaik.
“Alhamdullillah, selama 4 tahun berturut-turut kita mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian berdasarkan audit BPK,” kata Bukhari.
Ia menegaskan, dengan pencapaian tersebut harusnya memacu sistem keuangan Pemerintah Aceh agar tetap terus berkembang dan terus membaik melampaui pencapaian saat ini.
Bukhari berharap, pada semua peserta yang hadir untuk bisa fokus pada apa yang disampaikan oleh Kasi Wilayah I B Agung Ariyanto dari Kementian dalam Negeri. “Supaya kita dapat memperdalam pengetahuan kita tentang tata cara peningkatan kualitas penganggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA berbasis kinerja” kata Bukhari.* (ADV)
