NewsPolitik

Aryos Nivada : Polemik Bendera Aceh Permainan Klasik yang Usang

Isu pengibaran bendera bulan bintang kembali mencuat di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pengamat politik menilai pengibaran bendera bulan bintang tidak memberikan dampak kesejahteraan terhadap rakyat.
Popularitas.com

BANDA ACEH – Isu pengibaran bendera bulan bintang kembali mencuat di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pengamat politik menilai pengibaran bendera bulan bintang tidak memberikan dampak kesejahteraan terhadap rakyat.

Pengamat politik Aceh, Aryos Nivada, MA menilai yang dibutuhkan masyarakat adalah kesejahteraan dan pembangunan yang maju.  Meskipun tidak berarti kehadiran bendera tidak penting. Akan tetapi hal itu menjadi penting setelah subtansi kehidupan masyarakat terpenuhi.

Baca : Bendera, Bisakah Buat Rakyat Aceh Sejahtera?

“Tidak berpengaruh saya menyakini masyarakat terpenting perlu kesejahteraan dan pembangunan yang maju. Bukan berarti kehadiran bendera tidak penting itu menjdi penting setelah hal subtansi kehidupan mereka terpenuhi,” jelasnya, Rabu (1/11/2017).

Baca : Susu Bendera’

Aryos menilai, polemik bendera bulan bintang yang kembali mencuat merupakan permainan klasik dan usang yang sebenarnya tidak perlu lagi dilakukan. Karena secara hukum sudah sah dilahirkan sesuai Qanun Nomor 3 Tahun 2013.

“Jika ingin dikibarkan silahkan saja, para anggota dewan memberikan contoh mengkibarkan bendera bulan bintang di rumah masing-masing,” tegasnya.

Baca : Heboh, Anggota DPR Aceh Serahkan Bendera Bintang Bulan ke Wagub

Namun Aryos melihat, isu bendera itu selalu digulirkan saat momentum politik. Tidak menutup kemungkinan secara rasional politik dapat digunakan untuk menjaring simpatik dan jiwa nasionalisme ke Acehan masyarkat aceh kepada Partai Aceh.

“Kalau kita cermati isu bendera di gulirkan selalu pas momentum politik terlepas pileg dan pilkada,” jelasnya.

Ia menyarakan, solusi yang harus dilakukan pemerintah Aceh ialah merevisi kembali qanun bendera melalui DPRA sendiri dengan dimasukan melalui prolegda atau mendagri dan Makamah Agung juga bisa andil menyelesaikan kasus polemik bendera di Aceh

“Secara spirit bendera harus menjadi perekat sekaligus punya energi dimiliki oleh seluruh masyarakat Aceh bukan sekelompok orang atau personal sehingga melahirkan rasa kecintaan yang selaras antar masyarakat Aceh,” jelasnya.

Baca : Ini Alasan Cagee Serahkan Bintang Bulan ke Wagub

Disamping itu,  salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Fraksi Partai Aceh (PA), Mariati berpendapat aksi penyerahan bendera yang dilakukan Azhari Cage terhadap wakil gubernur Nova Iriansyah  kemarin, hanyalah sebagai bentuk untuk mengingatkan pemerintah kembali. Katanya, pengibaran bulan bintang wajib untuk dinaikkan karena menurut undang-undang hal tersebut sudah sah.

“Jadi aksi Azhari Cage itu hanya mengingatkan kembali, karena itu bukan milik Partai Aceh bukan sekelompok tetapi milik Aceh. Kenapa sudah ada qanun kok masih ada lagi yang di hambat-hambat. Karena semuanya sudah OK dan hari ini dituntut,” ujarnya pada Popularitas.com saat dihubungi.

Mariati melihat,persoalan bendera ini harus diselesaikan karena pengibaran bulan bintang bukan lagi hal yang illegal karena sebelum melahirka qanun sudah melibatkan semua pihak dan dilakukan sesuai prosedur.

“Bendera ini adalah punya kita semua dan untukrakyat Aceh,” ungkapnya.[acl]

Zuhri Noviandi

Shares: