BANDA ACEH (popularitas.com) – Pemerintah Aceh tahun 2019 telah merealisasi APBA 2019 sebesar 90,40 persen atau sebesar Rp15,665 Triliun, dari target sebesar Rp17,328 Triliun. Sementara sisa realisasi APBA 2019 saat ini sebesar Rp1,663 Triliun atau sebesar 9,6 persen.
Untuk capaian itu, Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menyampaikan apresiasi sekaligus melakukan evaluasi terhadap SKPA yang masih rendah capaiannya, juga arahan percepatan 2020 dan rencana 2021.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata usai mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) perdana tahun 2020 yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 2 Januari 2020.
Wira mengatakan APBA 2019 adalah yang terbesar dalam sejarah Aceh selama 10 tahun terakhir, bahkan dibandingkan dengan APBA 2020 yang hanya Rp17, 279 Triliun.
“Capaian tahun 2019 juga lebih tinggi dari 2018 yang hanya 81,8 persen atau Rp12,338 Triliun dari target Rp15,084 Trilun. Namun, dibanding dengan APBA 2017 realisasi tahun 2019 ini selesihnya lebih kurang dua persen dari APBA 2017 yaitu 93 % atau Rp13,878 Triliun dari total APBA 2017 sebesar Rp14,912 Triliun,” kata Wira.
Menurut Wira, Plt Gubernur Aceh mengakui bahwa beberapa kegiatan tidak terlaksana seperti pembangunan rumah dhuafa Baital Mal yang tidak cukup waktu. “Kalau kita paksakan juga di tahun 2019, gagal maka kita tidak bisa lagi membangun di tahun berikutnya,” ujar Wira.
Untuk itu, tahun 2020 ini, pembangunan Rumah Dhuafa akan dilanjutkan. Namun, terlebih dahulu akan dilakukan perubahan qanun tentang Baitul Mal. Hal positif dari 2020 adalah Aceh mendapat dana insentif daerah sebanyak Rp10 miliar untuk pertama sekalinya.
“Ini awal yang baik bagi Aceh,” kata Wira mengutip pernyataan Plt Gubernur Aceh.
Wira menyampaikan, dari hasil perhitungan hanya 0,11 persen kontrak diputuskan yaitu sebesar Rp19,833 Miliar atau 0,11%.
Pemerintah Aceh juga bertekad akan mempercepat spending APBA 2020, salah satu cara mempercepat lelang dimana sampai 2 Januari 2019 dari 1.696 Paket dan sudah tayang 198 paket dari 14 SKPA.
“Di Rapim tadi, ditekankan agar tahun 2020, Kepala SKPA berkerja berdasarkan komitmen yang sudah disepakati,” kata Wira.
Lebih jauh, pada tahun 2021, pemerintah juga bertekad akan memprioritaskan jalan-jalan provinsi 12 ruas yang sudah dimulai. Namun, karena dana sedikit, penyelesaiannya menjadi lama seperti Jalan Jantho Lamno, Galus-Lokop dan lainnya.
2021 juga akan segera dilakukan persiapan agar APBA berkualitas apalagi Pemerintah Pusat sudah menerbitkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang memuat menu tingkatan kewenangan pemerintah dan SIPD akan disentralkan oleh Pemerintah Pusat tepatnya Departemen Dalam Negeri.
“Bappeda juga diminta melakukan sosialisasi Permendagri 90 Tahun 2019 tentang kodefikasi klarifikasi ke semua pihak. Segera Laksanakan Pramusrenbang agar usulan sesuai menu,” tambah Wira.
“Tahun anggaran 2021 juga diminta untuk tuntaskan ruas jalan MYC, rumah sakit regional, dan meminta agar setiap SKPA minimal punya satu kegiatan untuk penurunan angka kemiskinan,” tutup Wira melaporkan pembahasan di Rapim Perdana 2020.* (RIL)
