POPULARITAS.COM – Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah meminta kepada aparat gampong untuk berhati-hati mengelola dana gampong. Bila tidak dikelola dengan baik sesuai aturan berlaku, Nova khawatir banyak aparat gampong yang berurusan dengan aparat penega hukum di kemudian hari.
Menurutnya, pengucurand dana gampong harus dibarengi dengan kesiapan aparatur dan seluruh pemangku kebijakan dalam pengelolaannya. Dengan pengelolaan yang baik, dana gampong mampu berkontribusi pengembangan pembangunan ekonomi masyarakat.
“Semua aparatur gampong dan pemangku harus memahami kebijakan penggunaan dana Gampong, mulai dan perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan sampai laporan pertanggungjawaban.Semua harus sesuai dengan kaedah-kaedah pertanggungjawaban keuangan negara yang baik,” ujar Nova Iriansyah saat membuka Rapat Koordinasi Provinsi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun 2017, di Ballroom Hotel Grand Nanggroe, (Kamis (21/12/2017).
Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga berjanji akan melakukan evaluasi terhadap 3.240 gampong di Aceh yang belum mencairkan dana desa tahap II, yang angkanya mencapai Rp 932 miliar.
Wagub meyakini tidak efektifnya perencanaan, penggunaan, pengalokasian dana gampong ke program dan kegiatan di gampong menyebabkan rendahnya daya serap. Namun Nova menampik jika rendahnya daya serap dana gampong sebagai kerugian bagi Aceh.
“Saya tidak melihat ini sebagai kerugian Aceh, tapi ini adalah kerugian bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan,” jelasnya.
Oleh karena itu, aparatur gampong dan pemangku kebijakan harus terus dilatih agar mumpuni, memiliki kapasitas, mengerti bagaimana mengalokasikan, membuat perencanaan dan menyelenggarakan pembangunan gampong. “Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait hal yang saya sebutkan tadi,” tambah Wagub.
Katanya, ika penyerapannya terus rendah, tentu harus dilakukan evaluasi apa saja penyebabnya. Perbaikan dari payung hukum serta perbaikan mekanisme juklak dan juknis juga akan terus dilakukan.
“Ingat, rendahnya penyerapan bukan semata karena kesalahan perencanaan, bisa saja karena kesalahan sistem yang lain. Jadi masing-masing mengevaluasi, semoga tahun kelima bisa kita serap secara maksimal,” kata Wagub.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wagub menegaskan, bahwa aparat gampong dan pemangku kebijakan terkait harus mampu tampil sebagai pembaharu Aceh dari gampong yang akan menjadikan gampong sebagai pilar utama untuk mewujudkan Aceh hebat.
“Untuk lima tahun kedepan, kita harus jadikan Aceh hebat. Di tangan saudara sekalian, kita bisa lakukan perubahan dan menjadikangampong sebagai lokomotif baru pertumbuhan ekonomi Aceh,” pintanya.
Untuk diketahui bersama, sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, gampong-gampong di Aceh telah mendapatkan kucuran dana gampong dari pemerintah pusat hingga mencapai Rp 10,4 triliun lebih.
Besaran alokasi pada masing-masing gampong didasarkan pada alokasi dasar dan alokasi formula. Dan, pada tahun 2018, alokasi dana gampong yang digelontorkan di Aceh mencapai Rp. 4.457 triliun untuk 6.496 gampong. Dengan jumlah tersebut, rata-rata setiap gampong akan menerima dana sebesar Rp. 668.193 juta.
Oleh karena itu, Wagub menghimbau seluruh jajaran pemerintahan Aceh, untuk bersinergi dan memberikan dukungan penuh agar dana gampong di Aceh tahun 2018 bisa menjadi energi positif untuk rakyat, bukan energi negatif.
Dengan kerja nyata dari semua pihak, Wagub berharap di tahun 2018 Pemerintah Aceh dapat melakukan perubahan di gampong, dengan mengurangi jumlah gampong tertinggal dari 30,85 persen di tahun 2014 menjadi 25 persen ditahun 2018.
Gampong berkembang dari 67,82 persen di tahun 2014, menjadi 50 persen tahun 2018, dan gampong mandiri dari 1,30 persen tahun 2014 ditingkatkan menjadi 25 persen ditahun 2018.
“Target ini perlu saya sampaikan agar kita semua dapat mengukur capaian kinerja kita dalam mengelola dana gampong yang sudah berjalan selama 4 tahun terakhir ini. Marilah kita jadikan ini tantangan bersama,” pungkas Wakil Gubernur Aceh.[acl/rilis]
