BAGHDAD (popularitas.com) – Perdana Menteri (PM) Irak, Adel Abdul Mahdi, menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya setelah unjuk rasa antipemerintah berlangsung selama nyaris dua bulan terakhir. Rencana pengunduran diri Abdul Mahdi ini disambut perayaan oleh demonstran antipemerintah di Irak.
Seperti dilansir CNN dan Associated Press, Sabtu (30/11/2019), para demonstran yang ada di Alun-alun Tahrir di ibu kota Baghdad menyalakan kembang api saat merayakan rencana pengunduran diri Abdul Mahdi. Sejumlah demonstran lainnya menyanyi dan menari di bawah kembang api dalam perayaannya.
Alun-alun Tahrir menjadi pusat unjuk rasa dalam menuntut reformasi antikorupsi dan pemilu serta dibubarkannya pemerintahan PM Abdul Mahdi yang dianggap bertanggung jawab atas kesulitan hidup yang dirasakan rakyat Irak saat ini. Demonstran menuduh pemerintah melakukan korupsi secara luas.
Lebih lanjut, Abdul Mahdi menyerukan pemerintah Irak untuk ‘bertindak demi kepentingan Irak, untuk menjaga agar darah rakyat tak tertumpah dan untuk menghindari tergelincir ke dalam siklus kekerasan, kekacauan dan kehancuran’.
Disebutkan Abdul Mahdi bahwa kesediaannya mengundurkan diri ini merespons khotbah Jumat dari ulama Syiah terkemuka di Irak, Ayatollah Besar Ali al-Sistani, yang menyinggung soal ‘kegagalan setiap lembaga untuk mengatasi perkembangan situasi pembangunan dalam dua bulan terakhir’.
Abdul Mahdi akan menjadi PM kedua di antara negara-negara Arab yang dilengserkan oleh unjuk rasa besar-besaran beberapa waktu terakhir. Di Lebanon, pengunduran diri Saad Hariri dari kursi PM pada 29 Oktober lalu memicu kebuntuan dan ketidakpastian politik.
Diketahui bahwa Abdul Mahdi yang merupakan PM ke-5 Irak sejak tahun 2003 ini ditunjuk sebagai kandidat konsensus setelah terjadi perselisihan politik selama berbulan-bulan antara blok-blok politik di Irak. Sejumlah pejabat Irak dan para pakar politik menilai bahwa pengunduran diri Abdul Mahdi menandai kembalinya ke titik nol bagi negosiasi antara blok-blok politik setempat.
Abdul Mahdi naik ke jabatan PM Irak sebagai produk aliansi sementara antara dua blok politik utama, yakni Sairoon yang dipimpin ulama Moqtada al-Sadr dan Fatah yang termasuk para pemimpin terkait paramiliter Unit Mobilisasi Populer yang dipimpin Hadi al-Amiri.
Dalam pemilu Irak pada Mei 2018 lalu, tidak ada satupun koalisi yang menang mutlak sehingga bisa menunjuk PM, seperti diatur dalam Konstitusi Irak. Untuk menghindari krisis politik saat itu, Sairoon dan Fatah menempa persatuan dengan menunjuk Abdul Mahdi sebagai PM. Kini, dengan pengunduran dirinya, perselisihan antara kedua blok politik itu berpotensi kembali muncul.*
Sumber: Detik.com
