Pemeritah Kabupaten Aceh Utara menandatangai MoU dengan IGO Compony Limid asal Negara Thailand. Kerjasama ini terkait pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kuala Cangkoi Kecamatan Lapang untuk meningkat pertumbuhan dan perkembangan bidang perikanan.
“Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Pimpinan IGO Company Limited dari Thailand yang telah hadir di Aceh Utara. Semoga melalu inisiatif mengelola PPI Kuala Cangkoy Kecamatan Lapang akan dapat membantu pengembangan wilayah pesisir Aceh Utara,” kata Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib alias Cek Mad.
Pemerintah Aceh Utara menyambut positif terhadap MoU kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan IGO Company Limited, sebagai bagian dari pemanfaatan potensi perikanan yang dimiliki, demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang.
Menurut Cek Mad, Aceh Utara ini adalah salah satu kabupaten di Aceh, yang memiliki luas wilayah cukup besar, juga jumlah penduduk terbanyak di Aceh. Saat ini jumlah penduduk Aceh Utara hampir mencapai 650.000 jiwa, sebagian besar menetap di wilayah pesisir dan bermata pencaharian sebagai nelayan, baik sebagai nelayan tangkap maupun nelayan budidaya.
“Sejak saya memimpin Aceh Utara tahun 2012 lalu, saya sangat fokus pada program pengembangan ekonomi dan peningkatan SDM. Alhamdulillah dengan adanya kampus Unimal di Aceh Utara, selama ini kita bisa bekerjasama dalam berbagai hal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan SDM generasi muda,” paparnya.
Katanya, generasi muda Aceh Utara harus hebat-hebat, menguasai Iptek, juga menjadi insan kamil yang taat ajaran syariat. Dia juga, selalu mengajak kampus berkontribusi, memikirkan bagaimana pola terbaik untuk kesejahteraan rakyat.
Saat ini katanya lagi, kehidupan masyarakat Aceh Utara sangat membutuhkan perhatian kita semua, terutama masyarakat kawasan pesisir. Menurut data yang kami peroleh, tingkat kemiskinan masyarakat Aceh Utara masih tinggi, yaitu sekitar 17 persen. Kantong-kantong kemiskinan umumnya terdapat di kawasan pesisir yang padat penduduk.
“Sebab itu, kami menaruh perhatian khusus dalam setiap progres pembangunan untuk kawasan pesisir,” ulasnya.
Selain itu, Aceh Utara memiliki garis pantai yang cukup panjang, yakni sekitar 55 km, dengan luas lautan teritorial sekitar 410.000 km persegi. Di sepanjang garis pantai ini terhadap pemukiman penduduk yang umumnya bermata pencaharian pada sektor perikanan.
“Secara kasat mata, dapat terlihat bahwa potensi perikanan Aceh Utara sangat besar, baik perikanan laut maupun perikanan darat. Untuk perikanan darat, dulu dalam dekade tahun 1980, Aceh Utara pernah berjaya dengan produksi udang windu yang sangat fantastis, bahkan tercatat dalam neraca ekspor nasional. Hal ini disebabkan karena luas areal tambak udang di Aceh Utara merupakan terbesar di Aceh, dan semuanya merupakan tambak produktif,” ujarnya.
Akan tetapi kondisi itu perlahan meredup setelah budi daya udang windu banyak mengalami kegagalan. Penyebabnya, adalah munculnya penyakit yang menyerang areal pertambakan, yang disebut-sebut sebagai virus, yaitu Monodon Baccolo Virus (MBV).
Virus ini menyebabkan udang windu mati muda sebelum bisa dipanen. Sejak itulah para nelayan tidak lagi melakukan budi daya windu, dan umumnya menelantarkan lahan tambak mereka sampai sekarang.
“Selain perikanan darat, potensi laut Aceh Utara juga sangat besar. Hanya saja, selama ini potensi tersebut belum mampu digarap dan dikelola secara maksimal untuk menunjang kesejahteraan masyarakat,” cetus Cek Mad.
Cek Mad menilai, masih cukup banyak persoalan yang melingkupi pengelolaan hasil laut kita. Selain kemampuan para nelayan yang masih minimal, peralatan tangkap yang masih tradisional, juga SDM kelautan yang kita miliki masih terbatas.
“Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mencari solusi dan menyusun strategi untuk pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan yang lebih hebat pada masa mendatang,” harapnya.
Menurut Cek Mad, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menopang perekonomian. Negara kita merupakan negara kepulauan, di mana dua per-tiga wilayahnya merupakan lautan, yang dijuluki sebagai negara maritim, dan memiliki potensi sumberdaya ikan yang melimpah.
Sambung Cek Mad, ironisnya sektor kelautan dan perikanan kita tidak kunjung lepas dari beragam masalah, seperti pencurian ikan oleh kapal/nelayan asing terus berlanjut, kerusakan ekosistem perairan laut semakin tidak dapat terbendung akibat praktik penangkapan yang destruktif (merusak), sumberdaya ikan yang semakin berkurang, yang berdampak serius pada pendapatan dan kesejahteraan nelayan.
“Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, akibat dari illegal fishing, baik yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun yang dilakukan oleh pihak asing, negara mengalami kerugian sangat besar mencapai lebih Rp.300 trilyun per tahun,” ucapnya.
Kerugian ini belum termasuk akibat dari kerusakan ekosistem perairan laut yang sangat dahsyat, yang nyaris tidak ternilai jumlahnya, dikarenakan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan pukat trawl (pukat harimau), penggunaan bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya. Padahal alat tangkap tersebut jelas-jelas dilarang penggunaannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kondisi serupa juga terjadi wilayah perairan Kabupaten Aceh Utara. Dengan luas lautan teritorial yang cukup besar, kita memiliki segala potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat menjanjikan. Kita memiliki sumberdaya ikan pelagis (ikan permukaan) dan ikan domersal (ikan dasar) yang memiliki nilai ekonomis tinggi,” jelasnya.
Namun potensi saat ini tidak bisa diandalkan lagi akibat pengelolaan dan pemanfaatannya sering menggunakan cara-cara yang tidak bertanggung jawab dan tidak ramah lingkungan. Oleh sebab itu, melalui peran pihak kampus dan ahli perikanan dari Rhode Island (AS).
“Kami sangat mengharapkan adanya solusi dan jalan keluar untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan melalui pemanfaatan potensi laut kita. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat yang besar bagi pembangunan Aceh Utara ke depan,” harapnya.[advertorial]
